Marlen Sitompul | Jum'at, 08/02/2019 14:20 WIB
Wakil Presiden, Jusuf Kalla
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan adanya kebocoran pada APBN akibat kejahatan korupsi. Namun, kebocoran itu tidak sebesar yang disampaikan Prabowo Subianto.
JK mengatakan, maraknya aparat pemerintah atau penyelenggara negara yang dijerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) sebagai bukti adanya kebocoran pada APBN.
"Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap? Iya tentu (bocor karena korupsi), ternyata banyak yang masuk
KPK kan," kata JK, di kantor pusat PMI, Jakarta, Jumat (8/2).
Hal itu menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran sekitar Rp 500 triliun akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up). Jumlah itu hampir mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu.
Namun, kata JK, jumlah kebocoran anggaran pemerintah sulit untuk diperkirakan. Mengingat, banyaknya pos anggaran yang dialokasikan APBN.
"Bahwa kasus-kasus yang kita lihat itu, orang minta bagian 7 persen, ada 10 persen, tidak ada yang minta 25 persen. Yang paling nakal kira-kira 15 persen, yang masuk pengadilan ya saya tidak tahu yang lain," kata JK.
Sementara, Presiden Jokowi tidak yakin dengan pernyataan Prabowo terkait adanya kebocoran APBN sebesar 25 persen. Jika benar, Jokowi meminta Prabowo untuk melaporkan ke
KPK.
"Kalau memang bocor sampai 25 persen, laporin aja ke
KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7,200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun," kata Jokowi, seusai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2).
KEYWORD :
APBN Bocor KPK Kasus Korupsi
