Ilustrasi kejaksaan agung RI (Foto: Google)
Jakarta – Penetapan tersangka Chuck Suryosumpeno dalam tuduhan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan agung (Kejagung) beberapa waktu lalu, mengundang simpati dan dukungan dari masyarakat yang menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap mantan jaksa alumnus UGM tersebut.
Salah satu bentuk dukungan tersebut dari ribuan warganet yang memberikan dukungan moril melalui penandatanganan petisi di change.org untuk meminta pemberhentian kriminalisasi terhadap Chuck. Sekitar 1.070 warganet yang telah menandatangani petisi itu hingga Kamis (29/11).
Selain itu, petisi yang digagas koalisi masyarakat yang menamakan dirinya JusticeForChuck tersebut, meminta Presiden Joko Widodo menghentikan langkah Jaksa Agung Prasetyo yang dituding telah mengkriminalisasi jaksa Chuck.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy mengaku berterima kasih atas dukungan masyarakat terhadap kliennya. Ia mengaku dukungan mengalir tak hanya lewat dunia maya semata.
"Hampir tiap hari banyak masyarakat yang sengaja datang dari luar Jakarta ke kantor Tim Kuasa Hukum, sekedar bertanya tentang kasus Chuck dan menyampaikan dukungannya. Tentu kami dan keluarga Chuck sangat berterima kasih atas dukungan moril tersebut," kata Sandra di Jakarta, Kamis (29/11).
Sandra yakin, dukungan akan terus mengalir dan terus bertambah. Sebab, kata Sandra, masyarakat sudah tahu fakta bahwa Chuck merupakan korban kriminalisasi rezim Jaksa Agung Prasetyo. "Ribuan tanda tangan petisi ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah tahu mana penegak hukum yang berdedikasi dan berprestasi. Stop kriminalisasi terhadap Chuck Suryosumpeno," ujarnya.
Selain petisi tersebut, tagar #savejaksachuck dan #justiceforchuck juga ramai diperbincangkan netizen. Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru pun kembali angkat bicara mengomentari fenomena dukungan masyarakat terhadap Chuck tersebut.
Haris menilai petisi tersebut menagih komitmen Jokowi soal perlindungan hukum terhadap orang yang tidak bersalah seperti Chuck. "Presiden Jokowi harusnya sudah ambil tindakan terhadap oknum pejabat tinggi Kejagung yang menyalahgunakan wewenangnya. Petisi ini bukti bahwa masyarakat sudah memprotes tindakan kriminalisasi tanpa dasar ini," katanya.
Dukungan petisi itu, kata Haris, menunjukkan bahwa masyarakat sudah muak pada model penegakan hukum era Prasetyo. "Jokowi harus segera mencopot Prasetyo. Jangan sampai ada gerakan “people’s power” yang akan menggeruduk Kejaksaan Agung dan menyeret Prasetyo keluar sana," katanya.
KEYWORD :Kejaksaan Agung Pengguna Internet
