Kamis, 22/10/2020 01:22 WIB

Pakar: Ada yang Tak Beres di Koalisi Jokowi

Meski telah mengantongi dukungan sebagai calon presiden (Capres), Presiden Jokowi belum juga menentukan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pilpres 2019. Apa alasannya?

Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketum Partai Pendukung

Jakarta - Meski telah mengantongi dukungan sebagai calon presiden (Capres), Presiden Jokowi belum juga menentukan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pilpres 2019. Apa alasannya?

Pengamat politik yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, selain dukungan dari partai politik, soal kebutuhan logistik untuk bertarung di Pilpres nanti pun tampaknya sudah bukan masalah lagi bagi Jokowi.

Menurutnya, para donatur kelas kakap yang mendukung Jokowi di Pilpres 2014 lalu sejauh ini masih loyal dan sepertinya akan tetap royal. Modal itu seharusnya sudah lebih dari cukup bagi Jokowi untuk segera mengumumkan cawapresnya.

"Jadi kalau dengan segudang modal itu nama pendamping Jokowi tak kunjung diumumkan, ini bisa memantik kecurigaan bahwa ada yang `tidak beres` sedang terjadi di koalisi Jokowi saat ini," kata Said, kepada wartawan, Jakarta, Kamis (26/7).

Ketidakberesan itu, kata Said, diduga muncul karena saat ini sedang terjadi tarik-menarik kepentingan yang sangat kuat di lingkungan partai koalisi dan di lingkaran elit Jokowi.

"Dari lingkungan partai koalisi saya mendengar persaingan diantaranya melibatkan PDIP dan PKB yang masing-masing ingin jagoannya dipilih Jokowi dan disetujui oleh anggota koalisi yang lain," terangnya.

Kata Said, nama Susi Pudjiastuti dan Budi Gunawan kabarnya lebih diprioritaskan oleh PDIP, sementara PKB tetap melakukan penetrasi untuk meloloskan ketua umumnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Sedangkan di lingkaran elit Jokowi diantaranya ada nama Jusuf Kalla (JK) dan Luhut Binsar Panjaitan yang juga sedang berebut pengaruh," katanya.

Apalagi, lanjut Said, setelah perkara pengujian pasal mengenai pembatasan masa jabatan Wakil Presiden bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dinilai semakin memperlihatkan keinginan JK untuk kembali diduetkan dengan Jokowi.

"Sedangkan Luhut, walaupun bukan ketua umum parpol, bukan pula Wakil Presiden seperti JK, tetapi dia disebut-sebut berusaha ikut `cawe-cawe` dalam pengisian posisi cawapres untuk Jokowi," jelasnya.

"Jadi, aksi tarik-menarik kepentingan dilingkungan parpol koalisi dan dilingkaran elit Jokowi itulah yang saya duga menjadi penyebab tertundanya pengumuman cawapres Jokowi," tegas Said.

TAGS : Pilpres 2019 Presiden Jokowi Partai Koalisi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :