Pengunsi Rohingya meninggalkan kampung halamannya ke Bangladesh (Foto: Al jazeera)
Jakarta - Myanmar dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani perjanjian Rabu untuk mulai memulangkan Muslim Rohingya yang melarikan diri dari negara itu selama tindakan keras pemerintah.
Memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani di Yangon menyerukan agar mengembalikan sebagian dari 700.000 Rohingya yang sekarang tinggal di seberang perbatasan di kamp pengungsi Bangladesh.
Dua kondisi yang paling penting untuk keberhasilan perjanjian ini adalah hak kewarganegaraan bagi Rohingya, yang tidak pernah dianggap sebagai warga negara Myanmar, dan mengakhiri kekerasan, kata koordinator kemanusiaan Knuth Ostby.
India Serukan Reformasi Dewan Keamanan PBB
"Apa yang membuatnya begitu istimewa adalah besarnya tantangan yang dihadapi orang-orang yang hidup dalam kondisi yang mustahil di sisi lain di Bangladesh, dan ini adalah pembukaan bagi kami untuk mulai melakukan sesuatu tentang hal itu," kata Ostby.
Sementara timeline untuk kembalinya pengungsi ke negara bagian Rakhine Myanmar bukan bagian dari perjanjian, Ostby menambahkan misi akan dimulai "segera."
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Mundur
Perjanjian itu juga tidak membahas jalan menuju kewarganegaraan di Myanmar yang sebagian besar beragama Buddha bagi minoritas Rohingya.
Suatu tindakan keras 2017 oleh polisi dan militer Myanmar dikemukakan oleh PBB dan Amerika Serikat sebagai contoh pembersihan etnis. Ini mendorong peningkatan penyeberangan pengungsi ke Bangladesh, di mana Rohingya hidup dalam kondisi yang jorok.
PBB Minta Uganda Pikirkan Kembali UU Anti-LGBT
Perjanjian tersebut memberi dua agen U.N. akses ke area di Rahkine, sebelumnya mereka dilarang berkunjung.
Sementara Ostby memuji perjanjian itu sebagai "langkah pertama dan sangat penting," Mathew Smith dari organisasi hak asasi manusia, Fortify Rights mencatat bahwa itu tidak menjanjikan perubahan.
"Jika mereka ingin memulangkan para pengungsi mereka harus mulai dengan menutup kamp-kamp interniran [di Negara Bagian Rakhine] dan mendukung Rohingya dari kamp-kamp itu untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan bermartabat," kata Smith kepada NPR, menambahkan bahwa Rohingya belum ditawarkan kewarganegaraan atau kebebasan gerakan. "Pemerintah tidak melakukan semua itu.
KEYWORD :PBB Myanmar Rohingya
