Ilustrasi Pilkada 2018
Jakarta - Usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) berpotensi rusak sistem demokrasi di tanah air.
Wakil Sekjend Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, aparat kepolisian seharusnya sebagai pihak yang netral dalam setiap kontestasi pesta demokrasi."Kebijakan ini akan berpotensi bisa mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi," kata Didi, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Minggu (28/1).Apalagi, kata Didi, banyak pihak mengatakan saat ini tahun politik dengan persaingan yang keras, oleh karenanya banyak kepentingan harus dilindungi demi pemilu yang fair dan demokratis.Pilkada 2018 Polri TNI Mendagri
