Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Jakarta - Di tengah pengakuan La Nyalla Matalitti terkait permintaan uang sejumlah Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilgub Jawa Timur (Jatim), ternyata tak sebanding dengan yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Kapolri menyebut, politik uang dalam kontestasi Pilkada 2018 cukup rentan. Menurutnya, setiap calon gubernur (Cagub) yang hendak maju di Pilgub, minimal harus mengantongi uang sebesar Rp 200 miliar."Sudah menjadi rahasia umum bahwa kalau mau menjadi calon bupati kalau tidak mempunyai uang Rp 20 miliar tidak berani. Calon gubernur kalau tidak punya uang Rp 200 miliar itu tidak berani maju," kata Tito, dihadapan anggota DPR, saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan sejumlah pimpinan fraksi dan Komisi II dan Komisi III DPR.Atas dasar itu, lanjut Tito, Polri akan membentuk satgas untuk mengantisipasi terjadinya politik uang dalam pertarungan di Pilgub 2018 nanti.Baca juga :
Mendagri Ungkap Sumber Pasokan Senjata KKB Papua
Dihari yang sama, La Nyalla dalam konferensi persnya kepada wartawan mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Prabowo sebagai syarat pencalonannya untuk maju di Pilgub Jatim 2018.Selain itu, La Nyalla juga diminta oleh Prabowo untuk mencari partai koalisi pada 11 Desember 2017 lalu. Hal itu Tercantum dalam surat mandat dari Prabowo dengan nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017.
Mendagri Ungkap Sumber Pasokan Senjata KKB Papua
Pilkada 2018 Kapolri Tito Karnavian La Nyalla
