Senin, 19/04/2021 16:41 WIB

Internasional

Korut Sebut Sanksi DK PBB Tak Mempan

Pemerintah Korea Utara mengatakan sanksi internasional yang dipimpin oleh Amerika sengaja dibuat untuk mengacak acak negera miskin tersebut.

Pemimpn Korea Utara Kim Jong Un

Seoul - Pemerintah Korea Utara menyatakan,  sanksi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat sengaja dibuat untuk mengacak acak negara miskin tersebut. Meski begitu, ia menyebut Washington sangan bodoh karena berpikir sanksi  akan menghentikan program senjata nuklir negara pimpinan Kim Jong-un.

Pejabat Korea Utara baru-baru ini membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kerusakan yang  ditimbulkan sanksi terhadap ekonomi negara tersebut dan kesejahteraan penduduk. Kerja komite tersebut dirancang untuk menarik simpati internasional dengan menyoroti penderitaan anak-anak Korea Utara, wanita dan orang lanjut usia, kata para analis.

"Sanksi tersebut  merupakan tindakan kriminal brutal yang tanpa pandang bulu melanggar hak keberadaan warga sipil yang damai," kata seorang juru bicara Komite Investigasi Kerusakan Sanksi dalam sebuah pernyataan yang diajukan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara, Jumat.

"Banyaknya kerusakan yang disebabkan oleh sanksi ini terhadap perkembangan negara kita dan penghidupan rakyat berada di luar perhitungan siapa pun," tambahnya

Pernyataan Korea Utara tersebut muncul setelah perintah eksekutif Presiden Trump minggu lalu, yang memperkuat kewenangan pemerintahannya untuk menargetkan bank-bank asing yang memfasilitasi perdagangan dengan Korea Utara. Pada hari Selasa, Amerika Serikat menambahkan delapan bank Korea Utara ke daftar hitam sanksinya.

Pada Kamis, China mengatakan akan menutup usaha patungan dengan Korea Utara dalam waktu 120 hari, sesuai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa terakhir

Setelah uji coba rudal balistik nuklir Korea Utara dan antarbenua, pemerintah Trump memperkuat kampanyenya untuk memeras Korea Utara secara finansial sambil memperingatkan bahwa tindakan militer juga ada di atas meja.

"Kami menyerukan kepada semua negara untuk bergabung dengan kami dalam mengurangi semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Korea Utara," kata Asisten Sekretaris Peranan Susan A. Thornton kepada sebuah komite Senat pada Kamis.

Thornton mengatakan, Amerika Serikat tidak memiliki keinginan untuk menyakiti warga Korea Utara yang telah lama menderita, yang kami anggap berbeda dari rezim yang bermusuhan di Pyongyang.

Dalam sebulan terakhir dua sanksi yang yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha masing-masing pada 5 Agustus dan 11 September, untuk melarang ekspor Korea Utara yang penting, seperti tekstil, batubara, besi dan makanan laut.

Sesuai dengan sanksi tersebut, Kuwait, Qatar, Malaysia dan Malta telah berhenti mengeluarkan visa untuk pekerja Korea Utara dan menghentikan penggunaan para pekerja ini, yang upahnya membantu membiayai pemerintah Korea Utara dan program nuklir dan misilnya, kata Thornton .

Polandia adalah satu-satunya negara di Eropa yang masih menjadi tuan rumah sejumlah besar pekerja Korea Utara, katanya, sementara sebagian besar pekerja Korea Utara yang tinggal di luar Korea Utara berada di China atau Rusia, demikian, New York Time, Sabut (30/9)

 

 

TAGS : Amerika Serikat Korea Utara Nuklir PBB




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :