Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN

Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara para tersangka dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.

Dua Kota Suci Diserang, HNW Tegaskan Mekkah-Madinah Harus Dilindungi

HNW Minta Aksi Walkout di PBB Ditindaklanjuti Sanksi Konkret untuk Israel

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Uang diduga mengalir ke Nusron saat menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI Tahun 2024, melalui Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin.

Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK, termasuk jika ingin memeriksa Menteri Nusron Wahid.

Berdasarkan data, skor integritas Kementerian ATR/BPN pada 2024 tercatat 75,88. Angka tersebut kemudian turun menjadi 71,30 pada 2025 atau merosot 4,58 poin.

Kehadiran Nusron menjadi perhatian setelah dirinya sempat absen dalam rapat bersama DPR pada pekan lalu.