Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa rendahnya capaian penerimaan pajak di Jawa Barat bukan semata-mata persoalan Direktorat Jenderal Pajak.

DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong BPK RI memperkuat sistem pengawasan berbasis AInuntuk mencegah kebocoran keuangan negara.

China memperpanjang dua penyelidikan terkait hambatan perdagangan Amerika Serikat (AS) hingga Desember mendatang

Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) menyepakati sejumlah arah penguatan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kita telah memiliki aturan omnibus law sektor keuangan yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Komisi XI DPR RI meminta OJK mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih PHK sepihak.

Masyarakat kecil pun, masyarakat di luar industri keuangan, sangat membutuhkan perhatian dan tindakan cepat dari OJK, khususnya dalam pelindungan konsumen

Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto menyambut positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat.