Kalau melibatkan TNI sepanjang itu tidak melanggar aturan dan efektif untuk menaikkan patriotisme mahasiswa dan pelajar kita, menurut saya itu aman-aman saja.

Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh. Sistem cluster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, perlu dihapus dan dilebur.

Jika dahulu menghadapi kolonialisme fisik, kini generasi muda dihadapkan pada ‘kolonialisme gaya hidup’, pemikiran instan, serta krisis makna.

Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki justru disalahgunakan.

Jadi pendidikan, untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang, ada rujukannya, nanti diturunkan teknisnya ke peraturan pemerintah

RUU ini harus menjadi win-win solution bagi buruh maupun pengusaha, tanpa ada pihak yang dirugikan.

UU PPRT bukan sekadar kado Hari Buruh, tetapi koreksi atas ketimpangan yang selama ini terjadi.

Saya akan proaktif memonitor apakah arahan Presiden ini benar-benar ditindaklanjuti. Indikatornya sederhana, dimulai dari revisi Peraturan Menteri.

Akan lebih baik secepat mungkin dinonaktifkan kalau memang tersangka, tapi tentu saja ada proses hukum.