Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2021, tercatat sebesar 203,4 miliar dolar AS, turun 1,3 persen dibandingkan dengan posisi ULN Pemerintah April 2021.

Kalangan dewan menilai hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan APBN 2020 mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang semakin menurun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta, masyarakat tidak perlu panik dan merespon secara berlebihan terkait meningkatnya utang pemerintah.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspon secara berlebihan apalagi panik.

Pasalnya, utang luar negeri yang lebih dari Rp.6.000 Triliun membuat BPK khawatir terhadap kemampuan Indonesia membayar utang dan bunga.

Tingginya gap antara pendapatan dan belanja negara  membuat penambahan utang luar negeri (ULN) tidak bisa terelakkan. Karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri serta hibah harus lebih produktif dan tepat sasaran.

Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sutarduga menyoroti pernyataan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna soal meningkatnya utang negara selama pandemi Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mempertanyakan skenario besar atau grand design dalam menghadapi profil utang luar negeri dan jatuh tempo pada 5 hingga 15  tahun mendatang. Sebab rasio utang pemerintah terus mengalami peningkatan dari 30,2 persen  dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 39,4 persen dari PDB pada tahun 2020, akibat defisit keuangan negara yang disebabkan pandemi Covid-19.

Syarief Hasan menilai, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 semakin memprihatikan.

Kalangan dewan mengkhawatirkan “ledakan” krisis keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.