Komisi III DPR menyoroti terungkapnya kasus TPPO yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata.

Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap TPPO mampu menjangkau aktor intelektual.

Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang mampu mengejar perubahan modus kejahatan, bukan terus tertinggal di belakangnya.

Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban TPPO.

Dorong Penguatan Sistem Pencegahan dan Perlindungan Korban TPPO

Saya juga sudah gregetan sama TPPO ini. Dan kebanyakan yang dipulangkan ini rata-rata non-prosedural.

Komisi XIII DPR menegaskan TPPO bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.

Komnas HAM mendorong negara memperkuat pemenuhan hak ekonomi masyarakat guna mencegah TPPO yang terus berkembang, termasuk melalui modus berbasis digital.

Para korban juga sempat membuat video viral di media sosial terkait unggahan para korban yang memohon bantuan agar bisa dipulangkan ke Indonesia

Ini harus jadi alarm keras. Batam tidak boleh menjadi tempat subur bagi perdagangan orang berkedok agensi hiburan malam. Semua pelaku harus dihukum maksimal.