KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang terkait dengan perkara.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu

Penyitaan dilakukan setelah penyidik KPK memeriksa saksi selaku pegawai KPP Madya Banjarmasin dan mengembalikan uang tersebut.

Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kuansing.

KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dalam pengembangan kasus dugaan suap restitusi pajak Banjarmasin.

KPK menduga transaksi jual beli tanah itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas Jawa Timur.

KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.

Anwar Sadad seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.