Setjen DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui penerapan digitalisasi yang terintegrasi.

Penyitaan dilakukan setelah penyidik KPK memeriksa saksi selaku pegawai KPP Madya Banjarmasin dan mengembalikan uang tersebut.

Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kuansing.

KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dalam pengembangan kasus dugaan suap restitusi pajak Banjarmasin.

KPK menduga transaksi jual beli tanah itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas Jawa Timur.

KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.

Anwar Sadad seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Dia berperan sebagai pemberi suap kepada tersangka Anwar Sadad yang saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi XIII DPR Fraksi Partai Gerindra.

Kasus ini merupakan pengambangan perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun 2025-2026.

Kasus ini merupakan pengambangan perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun 2025-2026.