Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang menjerat Bupati Pemalang.

Dari sejarah, barang-barang tersebut dirampas atau diambil oleh Belanda dari pemiliknya, baik pribadi, kesultanan maupun kerajaan. Tentu ada ahli waris

KPK periksa pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Padangsidempuan.

KPK) mendalami barang bukti yang telah disita dalam kasus dugaan TPPU mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari.

Di dalam Pasal 11 ayat 4 di Perpres ini, Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan

KPK mengultimatum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Nusron sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN

Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara para tersangka dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.

KPK menyita barang bukti dokumen terkait pengurusan HGB saat menggeledah Kantor PT Bela Parahiyangan Investindo.