Jadi seluruh masyarakat desil 1-4 yang jadi penerima manfaat akan mengambil bantuan sosial berupa beras di sini, di koperasi dibaginya

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekan pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum.

Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027.

Pemerintah daerah bersama aparat diminta memperkuat sinergi dan mempercepat upaya pemadaman demi melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

Penyaluran bantuan ini dilakukan secara terarah dengan menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan.

DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan bantuan. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat berlindung harus diperhatikan

KPK periksa pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Padangsidempuan.

Pentingnya pembenahan secara menyeluruh agar masalah keuangan tidak kembali berulang di masa mendatang.