Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan RUU SDI sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa.

Dengan undang-undang ini, data yang dimiliki negara tidak lagi berhenti sebagai tumpukan arsip, tetapi menjadi dasar perencanaan

Pasal 1 angka 4 terkait perubahan nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria yang selanjutnya disebut lembaga

Komisi III DPR menilai RUU Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme yang dapat mencegah ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara.

Hal itu disampaikan Jasman saat memberikan keterangan dalam sidang permohonan praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim harus independen dan imparsial dalam mengadili perkara. Sebagaimana topik yang diberikan kepada kami, adanya jaminan fair trial yang independen

Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai masyarakat yang aktif menyampaikan pandangan dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri polisi berinisial WL di Medan.

Hinca Panjaitan mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya mengatur penyitaan, tetapi juga menjamin pengelolaan aset agar nilainya tetap terjaga.

Ketiga dokumen ini dirancang untuk menjembatani target dekarbonisasi dengan implementasi nyata di sektor maritim.