Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Kejagung menduga perusahaan tersebut digunakan oleh para tersangka untuk menyamarkan uang dan aset hasil korupsi.

Anak-anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dari berbagai bentuk paparan yang berpotensi membahayakan kesehatan maupun masa depan mereka.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung.

Proses penyusunan RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan mampu mengakomodasi berbagai perspektif dari pemangku kepentingan daerah

IRGC Iran menyatakan pasukannya telah melancarkan serangan balasan baru terhadap sejumlah pangkalan militer dan aset AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania

Pengembangan perkara dilakukan seiring penyidik terus menelusuri aliran dana dan menyita aset milik para tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.

Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas Undang-Undang Perampasan Aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme

Habiburokhman mengkhawatirkan, tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, esensi dari undang-undang ini akan bergeser.