Salah satu pejabat senior Iran mengklaim bahwa Amerika Serikat (AS) setuju melepaskan aset mengendap Iran yang dibekukan di Qatar

Komisi III DPR menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Perlu dipastikan integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga. Jangan sampai undang-undang ini nantinya justru menjadi bumerang.

Perampasan aset harus tetap konstitusional, tidak melanggar hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia

Jangan sampai pada tahap awal, aset sudah disita tanpa kejelasan keterkaitannya dengan tindak pidana. Ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian.

KPK menelusuri sejumlah aset milik mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

Penelusuran pun dibutuhkan karena selain untuk proses pembuktian perkara, juga sebagai upaya awal dalam rangka memulihkan aset.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, mengajukan permohonan pengalihan status penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah ke KPK.

IRGC mengumumkan penggunaan rudal balistik terbaru mereka, `Haj Qasem`, dalam gelombang serangan besar-besaran yang menyasar aset militer AS dan Israel.

Iran melaporkan dampak kerusakan parah pada aset bersejarah negara tersebut akibat rangkaian serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel.