Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal perlu diperkuat agar kelompok masyarakat rentan tidak menanggung sendiri biaya BPJS Ketenagakerjaan.

Setiap pengusaha harus melalui izin dari masyarakat adat, bukan hanya tentang kompensasi. Tetapi juga bagaimana kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam RUU Perampasan Aset.

Hinca Panjaitan mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya mengatur penyitaan, tetapi juga menjamin pengelolaan aset agar nilainya tetap terjaga.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung.

Senat Amerika Serikat (AS) melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) sanksi berskala besar yang menyasar pendapatan energi Rusia.

RUU Sisdiknas dan pembentukan URI merupakan dua proses kebijakan yang berbeda karena memiliki dasar hukum dan mekanisme penyusunan yang tidak sama.

Proses penyusunan RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan mampu mengakomodasi berbagai perspektif dari pemangku kepentingan daerah

Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodir konsep ekonomi biru