Sejumlah akademisi dan pakar hukum menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam RUU HAM yang tengah disusun pemerintah

DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

Berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum RI.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

Jadi, ini supaya bapak tahu bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi, sekarang ada oditur militer di Kejaksaan Agung, ada kamar militer di MA

Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI membahas kondisi geopolitik.

Presiden Prabwo mengingatkan bahwa para pejabat bersama aparat Kepolisian dan TNI diberi gaji dan makan oleh rakyat

Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan proses izin investasi di Indonesia yang berbelit hingga molor 1-2 tahun. Keluhan tersebut dinilai bukan tanpa alasan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan memanggil pemerintah dalam hal ini kementerian terkait pembahasan RUU Migas.