Pemberi kerja juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada ekosistem berusaha yang memberikan dukungan.

Tahap pengharmonisasian di Badan Legislasi menjadi bagian penting untuk semakin menyempurnakan substansi RUU sebelum nantinya ditetapkan sebagai usul inisiatif

Komisi III DPR mengusulkan agar RUU Perampasan Aset bisa digunakan untuk mengejar aset terkait kasus judi online.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana.

Komisi III DPR menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa RUU tentang Penyadapan perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum.

RUU Penyadapan ini nantinya akan mengatur secara komprehensif berbagai aspek pelaksanaan penyadapan.

DPR menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) siap untuk diuji publik.