Lewat putusan tersebut, MK menyatakan seorang pimpinan KPK tidak perlu lagi melepaskan jabatan sebelumnya.

Putusan ini menjadi pengingat bahwa pembenahan sistem ASN adalah tanggung jawab pembentuk undang-undang.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Kerja Sama dengan UII, MPR Dorong Penguatan Kajian Konstitusi

Kasus-kasus yang melibatkan korban sipil seharusnya diadili di peradilan umum. Ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

Perombakan sistem suaka Inggris mulai berlaku pada Senin (2/3), sebagimana diumumkan oleh Home Office. Dengan aturan baru ini, secara drastis memangkas

Iwakum mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 21 UU Tipikor terkait ketentuan obstruction of justice.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik sejumlah pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.