Sebanyak enam orang hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (30/6).

Komisi X DPR RI mengapresiasi Putusan MK yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.

Dalam unggahan itu, Dasad Latif semula menuliskan, “ALHAMDULILLAH pertolongan datang melalui PDIP. Syukurnya masih ada partai yang peduli dunia pendidikan

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menanggapi soal banyaknya kepala daerah di tingkat bupati yang terjaring OTT sepanjang 2026.

Soal PPPK sebenarnya kita sudah bahas dengan Menteri PANRB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan

Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin itu sudah memiliki data penerima yang jelas. Karena itu, bantuan harus tepat waktu, tepat sasaran, dan penerima.

Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras-beras SPHP

Ketua Umum Gerbang Tani PKB, Idham Arsyad, mendorong pemerintah mengembangkan skema contract farming antara SPPG dengan petani

kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi dalam memenuhi putusan MK

KPK menyebut pertemuan bupati dengan Sekjen PSI itu membahas soal alih fungsi kawasan hutan serta pemanfaatan skema Perhutanan Sosial.