Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menilai kedudukan keputusan Sidang Isbat perlu diperkuat melalui regulasi pemerintah yang mengikat

Komisi X DPR RI menilai BPS Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar terus memperkuat metodologi statistik.

Pembangunan harus berbasis data yang terukur dan terintegrasi. Kalau datanya tidak sinkron, proses perizinan akan terus lambat

Segera usut dugaan praktik pungli yang meresahkan para pedagang di Gedung Istana Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan proses izin investasi di Indonesia yang berbelit hingga molor 1-2 tahun. Keluhan tersebut dinilai bukan tanpa alasan.

Ini juga RUU Satu Data Indonesia yang tiap hari mesti kita gas, karena memang sangat dibutuhkan sebagai sentral perencanaan pembangunan nasional.

Ratusan lapak PKL dan bangunan ormas di sepanjang Jalan Inspeksi Jati Pinggir, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat akan ditertibkan.

Saya ingin mengajak para kyai sekalian, untuk ikut memutakhirkan data, ini proses pemutakhiran data, kalau kyai punya santri, santri punya informasi, silahkan

Baleg DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia.