Karena nanti juga akan mengurangi sumber daya di dalam TNI - Polri sendiri kalau seluruhnya pj yang sebanyak itu diberikan kepada TNI - Polri. Saya pikir boleh ada tapi dikombinasikanlah.

Kebutuhan Pemilu 2024 tidak kurang dari Rp150 triliun

Badan peradilan khusus ini nantinya memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, seperti perkara perselisihan hasil pilkada, administrasi pilkada, dan perkara tindak pidana pilkada.

Tentu saja kami juga sampaikan selamat untuk pasangan yang menang yaitu Hengky-Lexi

Di Masa Pandemi Covid-19, 270 daerah gelar pencoblosan dengan partisipasi pemilih mencaapi 76,09% 

Komisi II DPR RI segera menetapkan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang dalam waktu dekat ini bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU RI berkomitmen untuk terus mematangkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, yang berbasis manajemen risiko.

Jajak pendapat menunjukkan partai Macron berisiko gagal mencapai 10 persen yang dibutuhkan untuk ambil bagian dalam putaran kedua akhir pekan depan.

Komisi II DPR mulai menggelar rapat tim kerja, Senin (24/5) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP dalam rangka konsinyering terkait konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota.

KPU menjadwalkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 Maret 2021.