Komisi XI DPR menegaskan pengelolaan Dana Desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat.

Komisi X DPR mendorong adanya reformasi tata kelola guru di Indonesia agar pengelolaan kepegawaian hingga sistem penggajian menjadi lebih adil.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau masyarakat tak perlu khawatir soal pengawasan rekening keuangan wajib pajak oleh DJP

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan bahwa ABT yang sebelumnya sudah disetujui Komisi VIII dan Kementerian Keuangan tersebut kini sudah masuk DIPA Kemenag

UU ini mengatur pembentukan dewan pertimbangan, dewan, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan PFII, hingga lembaga arbitrase PFII sebagai alternatif

KPK mencecar anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo terkait dugaan pengaturan audit di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal.

KYmemperkuat pengawasan terhadap hakim dengan memanfaatkan analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat