Kebijakan penyertaan modal kepada PT Tanimbar Energi merupakan langkah sah dan memiliki dasar hukum kuat.

Pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional

Posisi Pemda hanya pengusul ke pemerintah pusat. Lembaga penentu adalah pemerintah pusat yakni BNPB.

Pemda DKI Jakarta mencatat bahwa 26,2 persen pekerja masih menerima upah di bawah UMP, khususnya sektor pengangkutan, logistik, akomodasi, dan jasa

Kemdikdasmen memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur proses pembelajaran di daerah terdampak bencana.

Proses hukum yang berjalan tidak mencerminkan objektivitas dan justru digunakan sebagai tekanan

Pemerintah dan DPR tentu saja sudah sama-sama mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama masukan dari Pemda-Pemda yang terdampak.

Mendagri menegaskan pentingnya langkah cepat pemda dalam menghadapi potensi bencana sekaligus menyiapkan penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional.

Mensos Gus Ipul ajak pemda se-Jabar perkuat sinergi dalam menindaklanjuti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)