Usulan agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) dinilai keliru.

Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional

Isi pokok pengaturannya sebagian besar menyangkut partai politik dan keterlibatan mereka dalam pemilihan umum.

Para calon ketua ini berasal dari kader dan masyarakat umum yang siap, bersedia, mau dan mampu memimpin organisasi politik, khususnya PKB di level daerah tingka

RUU ini harus menjadi win-win solution bagi buruh maupun pengusaha, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Sejumlah besar politisi Partai Republik yang sebelumnya menyatakan kekhawatiran atas perang melawan Iran, kini memilih untuk tidak mengambil tindakan

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.