RUU ini memastikan bahwa P3K juga akan mendapatkan hak pensiun, sama seperti PNS. Ini merupakan langkah maju dari sistem sebelumnya yang membedakan hak-hak antara keduanya.

Antara lain pelaksanaan berbagai program Pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan senjata api oleh Anggota Polri.

Beberapa persoalan yang mencuat dalam pertemuan Tim Kunjungan Komisi X DPR RI dengan Bupati Purwakarta serta mitra kerja Komisi X di daerah antara lain yaitu mengenai masalah seleksi P3K untuk guru dan dana binaan bidang olahraga.

Karena ada yang sejak pengumuman kelulusan pada bulan Januari atau Februari tidak bekerja lagi, ada yang mulai ujian bulan November pun sudah dipecat dari yayasannya. Bahkan, ada yang baru mendaftar pun sudah dipecat dari yayasannya. Selain dipecat, guru swasta yang masih dipertahankan pun tidak diberikan pesangon.

Sehingga kami mendorong Panselnas dan Pemda harus terlebih dahulu melakukan pendataan dan verifikasi bagi calon peserta secara ketat. Terutama dalam konteks lama masa pengabdian sebagai tenaga pengajar dan tingkat pendapatan calon Guru P3K.

Berdasarkan data yang ada sebanyak 524.000 yang sudah terdaftar dan sebanyak 173.000 yang diterima dalam tahap 1 dan saat ini rekrutmen P3K dalam proses Tahap 2.

Junimar mewanti-wanti Kemenpan-RB, BKN dan KASN untuk selalu waspada dengan senantiasa mengantisipasi aksi ‘mafia’ penerimaan CPNS, P3K dan Honorer K2.

Target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) harus dikawal sepenuhnya dan harus menjadi concern bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Komisi X DPR RI mengusulkan guru honorer yang terlah mengabdi lebih dari 10 tahun secara otomatis diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Selanjutnya, secara berkala melalui mekanisme lanjutan diangkat menjadi PNS.

Penyuluh pertanian menjadi pendamping petani, karenanya penyuluh pertanian kami perhatikan nasib dan kesejahteraannya agar bisa maksimal dalam mengawal kedaulatan pangan nasional