Baleg DPR menggandeng pelaku usaha dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat guna memperolah masukan yang komprehensif.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Laporan dari Amanah Rakyat Indonesia (AMATIR) tersebut telah diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 8 Juni 2026.

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Kemnaker memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut

Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunian Chalim menilai akses pembiayaan modal kerja sangat penting untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak terjadi kebakaran di wilayah konsesinya

PTUN Jakarta menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang diajukan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK)

KKP mulai menjalankan pilot project Program Generasi Melek Inklusi dan Literasi Keuangan (Gemilang), yang menyasar 30 pelaku usaha

Menko Muhaimin menegaskan bahwa pelayanan jaminan sosial yang baik merupakan hasil gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha