Keputusan tersebut berlaku hingga proses hukum yang menjerat Febrie dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum itu diambil setelah tim kuasa hukumnya menemukan setidaknya sembilan kejanggalan dalam penanganan kasus Febrie Adriansyah.

Kejagung menduga perusahaan tersebut digunakan oleh para tersangka untuk menyamarkan uang dan aset hasil korupsi.

Anwar Sadad seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Lokasi yang digeledah penyidik meliputi rumah para tersangka, kantor pemerintahan, hingga sejumlah dinas yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Otori​tas pelayaran dan korporasi wajib memikul akuntabilitas hukum penuh sesuai Pasal 359 KUHP atas jatuhnya korban jiwa ini.

KPK memastikan akan menahan para tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut, setelah hasil audit tersebut diterima.

Irisan kedua perkara itu terletak pada dugaan keterlibatan sejumlah pihak dari internal BRI.

KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspos menyikapi sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan perkara korupsi proyek jalur kereta api wilayah Medan.

Korupsi disebut masih menjadi tantangan terbesar dalam perjalanan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.