Menteri Komdigi Meutya Hafid menekankan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan kekerasan berlangsung tanpa respons

Kami mengapresiasi BEM FH UI dan IKM FH UI yang merespons cepat kasus kekerasan seksual ini dengan menggelar semacam ‘RDPU’ secara terbuka.

Perlindungan korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai upaya menjaga reputasi institusi justru mengabaikan keadilan.

Komisi X akan memanggil Rektor UI dan sejumlah rektor kampus lain yang menghadapi persoalan kekerasan, baik seksual, verbal, maupun fisik.

Kampus wajib mengaktifkan satgas, menyediakan kanal pelaporan yang aman dan terpercaya, serta menjamin perlindungan korban tanpa stigma.

Upaya perlindungan anak dengan disabilitas down syndrome dari berbagai bentuk kekerasan membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Kita harapkan bahwa LPSK sejajar dengan aparat-aparat hukum lainnya, dalam konteks pemulihan korban dan saksi.

Kasus-kasus yang melibatkan korban sipil seharusnya diadili di peradilan umum. Ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif

Dalam beberapa rapat, kami mendapat laporan korban harus berpindah hingga empat kali karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan.

Aparat kepolisian tetap melanjutkan proses hukum kasus oknum dai terduga pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berinisial MS.