Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan ketersediaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT mencukupi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak pemerintah, segera melakukan audit korporasi terhadap semua terduga pelaku Karhutla.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menginginkan lembaga tersebut memiliki kewenangan luas dalam menangani bencana.

Jangan sampai penegakan hukum hanya menangkap pelaku lapangan, sementara aktor yang memerintah, membiarkan, lalai memenuhi kewajiban pencegahan.

Penegakan hukum Karhutla memang harus menyentuh akar masalah. Selama ini, para pelaku di lapangan sering kali hanya menjadi korban atau pekerja.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Karhutla terus berulang setiap tahun. Menurut saya, ini tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan musiman.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak terhambat persoalan ketersediaan anggaran.

Kami di Komisi X sedang memutakhirkan data kerusakan sekolah-sekolah kita di seluruh satuan pendidikan.

Jangan sampai koordinasi antarkementerian dan lembaga hanya berhenti pada rapat atau pembentukan posko. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan