Kehadiran seorang ‘komandan’ dalam penanganan bencana akan memudahkan dalam proses persiapan, monitoring dan evaluasi. Pengawasannya juga akan lebih terukur

Setiap pengusaha harus melalui izin dari masyarakat adat, bukan hanya tentang kompensasi. Tetapi juga bagaimana kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga

Negara hukum tidak boleh membiarkan seseorang kehilangan kemerdekaannya berdasarkan dakwaan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum.

Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati

Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun BPS dilindungi oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lain.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan proporsi tenaga kerja formal melalui perbaikan iklim usaha di sektor industri dan perdagangan

Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola BPKH.

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam RUU Perampasan Aset.

Komisi III DPR menyoroti terungkapnya kasus TPPO yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata.

Data ini harus menjadi lampu kuning bagi kita. Peningkatan jumlah wisatawan belakangan ini ternyata belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan nilai ekonomi riil