Sejumlah besar politisi Partai Republik yang sebelumnya menyatakan kekhawatiran atas perang melawan Iran, kini memilih untuk tidak mengambil tindakan

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

Kami turut berduka cita dan menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada para korban serta keluarga yang terdampak dalam peristiwa ini.

Ketua Umum APVI, Budiyanto, dalam pernyataan terbukanya menyoroti adanya inkonsistensi informasi yang beredar di ruang publik

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

Kita ingin organisasi ini menjadi kekuatan intelektual yang progresif, relevan, dan mampu menghadirkan solusi konkret bagi persoalan bangsa.

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.

Partai NasDem mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 naik berlaku hingga di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.