Ini bukan paranoia. Kekuasaan untuk merampas aset adalah salah satu bentuk kekuasaan negara yang paling besar terhadap warga negara

Tapi itu bukan konteksnya jadi saya mohon maaf kalau tadi merasa tersinggung, tapi tadi gak ada soal yang lebih, itu bukan isu utamanya ya.

Undang-undang harus membedakan secara tegas antara penyitaan/pembekuan sementara dan perampasan permanen.

Yang ketentuan luar biasa itu dirumuskan secara tertulis dan tertutup, tidak multi-interpretasi.

Jadi harus diambil tindakan tegas sebelum masyarakat kita mengambil kesimpulan sendiri. Nanti umat Islam marah, segala macam. Dan ini sangat tidak Pancasilais

Karena itu, audit harus kita lihat sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola.

Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya.

Kita harus memastikan kewarganegaraan Indonesia tidak dimanfaatkan untuk menguasai sumber daya strategis yang pada akhirnya justru merugikan negara

DPD sebagai tuan rumah tentu ingin momentum ini menjadi ruang untuk terus menjaga komunikasi, persatuan, dan kesinambungan perjuangan dalam membangun Indonesia

Kita ingin undang-undang ini benar-benar hadir untuk masyarakat kepulauan. Karena itu, sangat optimistis bisa menyelesaikannya pada 2026.