Kita ingin undang-undang ini benar-benar hadir untuk masyarakat kepulauan. Karena itu, sangat optimistis bisa menyelesaikannya pada 2026.

Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodir konsep ekonomi biru

Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Mereka sesungguhnya sangat mengharapkan hadirnya negara dalam bantuan hukum bagi masyarakat lemah

Program kapal perintis seperti ini adalah layanan yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil.

Yang kita dorong bukan sekadar memperluas status FTZ, tetapi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi

Pemerintah Jepang mengusir dua kapal penjaga pantai milik China, dari kawasan perairan di dekat kepulauan sengketa yang juga diklaim oleh Beijing

DPR menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan.

RUU ini bukan sekadar membentuk norma baru, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat kepulauan