Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN.

Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia meninjau ulang kebijakan baru terkait ketentuan bagasi penumpang.

Saksi mengungkapkan regulasi mengenai kuota haji tambahan sebanyak 20.000 dibagi menjadi 50:50 adalah kebijakan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi SEAMEO RECFON dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, termasuk rancangan menu untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Sebab dana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan

Anak usaha PT KAI itu memberikan suap agar menjadi pelaksana proyek pembangunan perlintasan sebidang di wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022.

Tanpa perencanaan anggaran yang terstruktur, fenomena "gaji hanya numpang lewat" hingga kesulitan menyisihkan tabungan sering kali tidak terhindarkan

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan.

Kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat untuk pembelian BBM di SPBU bukan merupakan kebijakan nasional