Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta kepentingan nasional

Program-program strategis pemerintah harus diimplementasikan secara bertahap sesuai regulasi serta tata kelola yang kuat, berbasis hukum dan konstitusi

Ketika pemerintah sedang melakukan pembenahan mendasar, seperti penataan anggaran, stabilisasi harga dan persiapan program skala nasional, reaksi publik dinamis

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah, segera menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan pemisahan anggaran Program MBG dari alokasi anggaran pendidikan.

Kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Pendanaan gizi harus disusun secara mandiri, transparan, dan tidak mengurangi anggaran komponen utama pendidikan

Komisi X DPR RI mengapresiasi Putusan MK yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.

Dalam unggahan itu, Dasad Latif semula menuliskan, “ALHAMDULILLAH pertolongan datang melalui PDIP. Syukurnya masih ada partai yang peduli dunia pendidikan

Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) apakah mampu tingkatkan wisatawan atau justru sebaliknya?

Nilai subsidi yang tersalurkan mencapai Rp22,20 miliar, atau 82,33 persen dari alokasi anggaran program sebesar Rp26,97 miliar.