Penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK, termasuk jika ingin memeriksa Menteri Nusron Wahid.

KPK kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.

Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data, skor integritas Kementerian ATR/BPN pada 2024 tercatat 75,88. Angka tersebut kemudian turun menjadi 71,30 pada 2025 atau merosot 4,58 poin.

Penggeledahan kali ini dilakukan penyidik pada kantor PT Summarecon Agung Tbk yang terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Kehadiran Nusron menjadi perhatian setelah dirinya sempat absen dalam rapat bersama DPR pada pekan lalu.

KPK melanjutkan penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.