Bahan bakunya bermasalah, kemudian disimpan dalam jumlah jauh melebihi kapasitas gudang yang dimiliki. Kekacauannya makin sempurna, seiring tata kelolanya yang tak kunjung dibenahi.

Jika ini yang terjadi, artinya pemerintah membiarkan para pengusaha kita masuk jerat hukum. Ini akan kontraproduktif bagi ekosistem bisnis dalam kerangka mendukung swasembada pangan yang jadi salah satu target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Laporan BPKP menyebut adanya kerugian negara akibat selisih tarif impor dan pembelian gula di atas Harga Pokok Petani (HPP), namun pendekatan itu dinilai keliru secara ekonomi. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengritik penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, mengatakan jumlah tersebut merupakan capaian tertinggi dalam 57 tahun berdirinya Bulog

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendesak Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani.

Tak detailnya para pembantu presiden menerjemahkan Program Asta Cita bidang Swasembada Pangan, akhirnya melahirkan jebakan baru bagi pemerintah.

Saya mendukung penuh langkah tegas Mentan dalam menegakkan disiplin dan memastikan Bulog bekerja optimal dalam menyerap gabah petani, Ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah dan kesejahteraan petani.