Kinerja ekspor ini diwarnai oleh dinamika yang kontradiktif antara sektor minyak dan gas bumi (migas) serta nonmigas

Komisi VI DPR RI mendukung rencana pemerintah membentuk BUMN khusus pengelola ekspor SDA strategis guna memperkuat hilirisasi.

Pemerintah harus tegas dan segera periksa perusahaan-perusahaan sawit dan minyak sawit lainnya.

Menkeu jangan sekedar melontarkan narasi di media. Bila memang ada bukti manipulasi itu maka sudah sewajarnya perkara ini diproses hukum.

Kejagung mengajukan kasasi terhadap advokat Marcella Santoso dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan TPPU.

Kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan umum setelah dilaporkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Komisi XI DPR menyoroti arah kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dinilai mulai melenceng dari mandat awal pembentukannya.

Komisi VII mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

Kejagung menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi ekspor minyak goreng.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa sentralisasi ekonomi tanpa governance yang kuat rentan melahirkan inefisiensi, rente, dan korupsi struktural.