KPK menduga aset tersebut dibeli Fadia menggunakan uang dari hasil korupsi pengadaan jasa outsourcing dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Momen itu terjadi ketika Fuad rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi III DPR menilai alokasi anggaran KPK perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan tetapi juga pencegahan dan monitoring.

KPK menduga terpilihnya konsorsium PT Abipraya-Jaya Abadi KSO sebagai pemenang tender Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019 hanya formalitas.

KPK berkewajiban mengusut apapun informasi yang muncul dalam persidangan. Termasuk, semua nama-nama yang diduga berperan dalam praktik rasuah tersebut.

Pengakuan tersebut disampaikan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 12 Juni 2026.

Dia dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan suap atas temuan BPK terhadap sejumlah pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap atas temuan BPK terhadap sejumlah pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari OTT yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim H Edison dan kawan-kawan.