Menkopolhukam Mahfud MD berencana memanggil Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias Asabri (Persero).

"OJK kan seharusnya punya wewenang untuk memperhentikan bagaimana penyelesaiannnya ini. Tapi kan selama ini OJK membiarkan diri," 

"Ini pendapat pribadi saya, menurut saya, harus dipansuskan bersama dengan kemitraan terkait semuanya, kita bersama (komisi VI dan XI) untuk mempansuskan persoalan jiwasraya, asabri. Nah ini harus semua ya (kasus Jiwsraya, Asabri dan Bumiputera). Karena Asabri kan juga sudah ditemukan datanya, kerugiannya mencapai berapa triliun itu, 10 Triliun kan. Nah termasuk jiwasraya. Bumpitera dan lainnya harus dipansuskan," kata Nasim Khan

Kementerian BUMN mengharapkan Benny Cokro dan heru Hidayat bisa memenuhi tanggung jawab untuk utang-utangnya, supaya juga bisa membantu Asabri dalam pembenahan

Mahfud menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi karena Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan semua kasus korupsi itu harus dibongkar

"Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara tapi kepentingan masyarakat. Misalnya soal jiwasraya," kata Bamsoet

Terkait dengan temuan ataupun informasi terkait dengan (dugaan korupsi) asabri, kami harus bekerjasama dengan BPK, Kita harus dengarkan dulu bagaimana temuan dari BPK," kata Ketua KPK, Firli Bahuri

Saat ini Prabowo sedang mempelajari kasus tersebut.

Uang prajurit TNI, Polri, dan pegawai Kementerian Pertahanan tidak hilang dan tidak dikorupsi.

Terkait hal itu, dia meminta prajurit TNI untuk tetap tenang.