Sikakap memiliki hierarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang terletak di desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. 

Munas VIII di Denpasar ini merupakan amanat dari AD/ART HNSI dan juga hasil keputusan Rapimnas HNSI di Jakarta bulan lalu. Sebanyak 34 DPD HNSI tingkat propinsi plus 345 DPC HNSI tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sudah dipastikan hadir. Artinya, inilah munas yang legal dan sah karena sudah melampaui persyaratan yang diatur dalam ketentuan AD/ART HNSI.

Panen padi yang dilakukan Presiden tersebut menandai panen padi yang dilakukan serentak di 30 propinsi dan 113 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia.

Faktanya sangat berbeda dengan kondisi riil yang ada, karena hanya merujuk dari satu kejadian saja yaitu di Propinsi Kalimantan Utara lalu digeneralisir. Seakan-akan bahwa kami Komisi VII ini menerima bahkan mungkin segala macam, memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi-pribadi kami. Saya tegas nyatakan, 100 persen ini fitnah.

Kegiatan DAK di tahun 2023 ini masih berfokus pada kegiatan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, sesuai arahan dan ketentuan dari Kementerian PPN/Bappenas masih merupakan DAK penugasan dengan lokasi prioritas di 16 Propinsi dan 60 Kabupaten.

Pertama, ingin menangkap aspirasi dan keinginan masyarakat. Negara kita ini Negara yang sangat besar, 34 propinsi, 514 Kabupaten, 17 ribu pulau.

Setelah melakukan penilaian atas Tes Tertulis dan Tes Psikologi Calon Anggota Bawaslu Propinsi DKI Jakarta, bersama ini kami umumkan nama-nama yang lulus seleksi Tes Tertulis dan Tes Psikologi Calon Anggota Bawaslu Propinsi DKI Jakarta.

Komindo sudah terbentuk di 131 Kabupaten/Kota. Kami tidak terbentuk di provinsi tapi langsung Kabupaten/Kota agar percepatannya atau penanggulangannya cepat. Kalau di propinsi harus melalui birokrasi, jadi kita potong birokrasi langsung ke Kabupaten/Kota.

Muktamar pada tanggal 16-18 Desember di Kantor DPP Golkar dan insyaAllah dibuka secara resmi oleh Ketum Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Jumlah peserta Satker dari DPD I dari 33 Propinsi karena ada satu yang belum ada, Kaltara.

Legislator dari dapil Sulawesi Tengah itu menuturkan, Revisi UU Pembentukan Propinsi di Sulawesi dilakukan karena aturan yang ada sekarang masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (RIS).