Jhendik Handoko bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pencairan kredit usaha pada PT BPR Jepara Artha Tahun 2022-2024. 

Pernyataan itu disampaikan Dosen Ilmu Sosial dan Politik di UI Cecep Hidayat ketika dihadirkan sebagai saksi meringankan.

KPK mendalami peran Jhendik dalam kasus dugaan korupsi pencairan kredit usaha pada PT BPR Jepara Artha.

Cecep mengatakan sistem rekrutmen Kementerian Luar Negeri telah memenuhi standar internasional ISO 9001 sejak 2008 hingga saat ini

Deputi bidang infrastruktur, riset dan inovasi anggarannya ada Rp2,02 triliun, tapi proyeksinya atau realisasinya sekitar 87,4 persen. Kalau boleh, ini (anggaran) jangan disia-siakan. Artinya bisa di switch atau dialihkan ke deputi lain yang bisa merealisasikan penyerapan anggaran tersebut.

Kalau mau terlibat dalam politik sejak 2,5 tahun lalu, kalau sekarang sudah terlambat. Lagi pula dalam aturan jabatan (Dewan Pengarah) bukan Bu Mega, tapi ex-officio Kepala BPIP, ada juga ex-officio menteri keuangan, jadi kami tidak akan terpengaruh.

Koordinasi dimaksud terkait barang bukti untuk melengkapi proses penyidikan kasus yang menyeret du anggota TNI

Permintaan maaf disampaikan setelah pimpinan KPK bertemu dengan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko di Gedung Merah Putih KPK

Kedatangan Agung Handoko untuk membahas soal penetapan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi sebagai tersangka oleh KPK.

Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka KPK.