Gugatan tentang aturan JHT di UU Cipta Kerja, ditolak MK

UU Cipta Kerja akan mengubah landscape perekonomian Indonesia

Terlepas dari segala kontroversinya, harus kita akui bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat dibutuhkan dan urgent dalam proses pengembangan UMKM kita. Dengan semangat de-birokratisasi dalam mendorong Kemudahan perizinan tentu akan sangat memudahkan UMKM kita naik kelas.

Karena sebenarnya tidak ada amar putusan MK yang memerintahkan untuk mengubah UU PPP.

Komite I DPD RI menilai saat ini di berbagai daerah masih terjadi persoalan tata ruang. Adanya kegiatan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam perwujudan ketahanan pangan nasional. Padahal sejak 25 tahun lalu, Indonesia sudah memiliki UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pemerintah dan DPR harus segera lakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja sesegera mungkin tanpa menunggu batas waktu yang ditetapkan oleh MK

Jika MK memutus UU Cipta Kerja secara hukum murni, maka dampak yang harus dihadapi adalah hengkangnya para investor asing dari tanah air

Saya tidak sependapat dengan penafsiran Pemerintah tersebut. Kita perlu cermat dan utuh dalam membaca teks keputusan MK dimaksud.

Presiden saya rasa punya sikap dan arahan jelas terkait ini. Beliau minta agar ini dipercepat dan kami di DPR tentu punya semangat yang sama. Selain proses perbaikan dipercepat, Presiden juga punya sikap jelas mengenai substansi putusan MK bahwa seluruh aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tetap berjalan.

DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR.