Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Pemerintahan yang baru.

Pokok-pokok kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat ruang fiskal bagi pemerintahan baru, sehingga memiliki ruang yang luas untuk dapat menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) oleh pemerintah baru.

Sejak dua tahun lalu, nilau tukar (kurs) rupiah terus bergerak naik, semua dari Rp14.000-an per dolar AS pada tahun 2022, terus merangkak Rp14.500-15.000-an dolar AS di tahun 2023, dan pada semester I-2024 ini berada di level Rp15.400-16.400-an per dolar AS.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa RAPBN 2025 disiapkan guna siap menghadapi berbagai tantangan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan DPR bersama pemerintah telah menyepakati bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang sudah jelas RUU yang masuk Prolegnas itu harus diselesaikan sebelum pengetukan RAPBN.

Dia juga menganggarkan Rp919,9 triliun untuk transfer ke daerah

Defisit RAPBN 2025 tersebut lebih tinggi dibandingkan APBN 2024.

Anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi

RAPBN 2025, Subsidi dan Kompensasi Energi Dianggarkan Rp525 Triliun