Komisi VI DPR RI berkaitan dengan Danantara dalam pengelolaan BUMN. Sementara itu Komisi XI DPR RI memiliki kaitan dengan Danantara mengenai pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi, guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi.

Diskon tarif tersebut sudah didiskusikan bersama PT PLN (Persero). Menurut Erick, penugasan ini merupakan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Penugasan ini harus bersifat temporer, artinya hanya berlaku dalam situasi khusus. Kalau situasi sudah normal, TNI harus kembali ke fungsi utamanya.

Setiap ada penugasan pasti ada situasi yang membutuhkan. Mindset positifnya kan begitu.

KPK juga memberi penugasan kepada sejumlah pejabat dan pegawai lain sebagai Plt guna mengisi posisi jabatan yang kosong.

Komisi II DPR mendapat penugasan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

RUU TNI memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil, hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di bidang pertahanan.