Sebanyak 75 persen pegawai KPK etap bekerja di kantor. Sementara 25 persen bekerja dari rumah.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi sekaligus menyampaikan dukungan terkait keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 44 eks pegawai KPK untuk fokus dalam meningkatkan IPK.

Polri dinilai politis terkait tawaran terhadap mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengikuti tes asesmen atau uji kompetensi sebagai ASN Polri.

Novel menyebut tawaran dari Kapolri itu diterima karena ia masih prihatin dengan korupsi yang banyak dan masif.

Sebanyak 52 dari 57 mantan pegawai KPK hadir dalam agenda sosialisasi terkait dengan perekrutan menjadi ASN Polri.

KIP sebelumnya menolak gugatan sengketa informasi mengenai hasil dari asesmen TWK pegawai KPK.

KPK menyerahkan sepenuhnya kepada BKN untuk mengatur teknis pelaksanaan, sumber daya pelaksana, maupun metode evaluasi asesmen TWK.

Sembilan perwakilan mantan pegawai KPK yang diberhentikan apresiasi niat baik Polri.

Dalam rekomendasi itu, Ombudsman menyarankan Presiden Joko Widodo untuk membina Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, MenkumHAM, dan MenPANRB selaku pelaksana asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).